WNI Tionghoa dan Pemilu 2009

Menurut Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tahun 2008 terdapat 150.000 rekening bank yang diatas Rp. 1 Milliar. Seandainya semua pemiliknya adalah WNI Tionghoa dan masing-masing memiliki 10 orang keluarga maka maksimal ada 2 Juta WNI Tionghoa kaya padahal di Indonesia ada 10 Juta orang WNI Tionghoa berarti 8 Juta WNI Tionghoa bukan orang kaya. Selain itu sebenarnya 150 Ribu pemilik rekening itu banyak terdapat WNI pribumi khususnya di Bank BUMN. Namun saya heran kenapa tidak ada caleg atau partai politik peserta pemilu 2009-2014 yang mengangkat kehidupan mayoritas WNI Tionghoa yang bukan orang kaya. WNI Tionghoa yang berjumlah 10 juta orang tetapi menguasai 30% pendapatan nasional sebesar Rp. 1500 Trilliun atau rata-rata 1 orang WNI Tionghoa memiliki pendapatan Rp. 150 Juta pertahun atau Rp. 12,5 Juta perbulan atau Rp. 50 Juta perbulan setiap keluarga WNI Tionghoa. Sedangkan 200 Juta Orang WNI Pribumi hanya mendapatkan 70% pendapatan nasional sebesar Rp. 3500 Trilliun atau rata-rata 1 orang WNI Pribumi memiliki pendapatan Rp. 17,5 Juta pertahun atau Rp. 1,5 Juta perbulan atau Rp. 6 Juta perbulan setiap keluarga WNI Pribumi. Namun WNI Tionghoa peluangnya kecil untuk menjadi PNS, Politisi, Pejabat, Jaksa, Hakim, TNI-POLRI. WNI Tionghoa sedikit yang bisa menjadi Pegawai BUMN, Dokter, Pengacara, Akademisi, Artis dan Model. Mayoritas Artis dan Model Indonesia adalah WNI Pribumi kulit putih atau memakai pemutihan kulit. Sebagian kecil Artis adalah blasteran Eropa. Mayoritas PNS-Pegawai BUMN adalah WNI pribumi. Sistem perekonomian Indonesia 60% disumbangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang mayoritas pemiliknya adalah WNI pribumi namun 40% perekonomian Indonesia disumbangkan oleh usaha besar yang mayoritas pemiliknya adalah WNI Tionghoa yang menyumbang 80% pajak penghasilan. Menurut berita di harian Kompas tanggal 15 Juli 2008 halaman 17 sebanyak 50.500 WP dikatagorikan sebagai pembayar pajak aktif. Pembayar pajak aktif terdiri dari 500 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Besar (KPP LTO) dan 50.000 lainnya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 250 unit Kantor Pelayanan Pajak. Sebesar 80% dari penerimaan PPh diperoleh dari kontribusi pembayaran pajak oleh 50.500 Wajib Pajak yang notabene pengusaha besar dari WNI Tionghoa. Sudah saatnya Caleg dan partai peserta pemilu membahas peningkatan hubungan China dan Indonesia serta mengangkat kehidupan WNI Tionghoa. Apalagi kalau dilihat dari sejarah keberadaan etnis pribumi di Indonesia keturunan dari Etnis China dari Yunnan China.